Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah - S2

Tentang Manajemen Pembangunan Daerah S2 - Institut Pertanian Bogor

Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MPD IPB) berdiri berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 140/KI3/OT/2002 tanggal 30 Oktober 2002. MPD IPB adalah upaya IPB dalam menjawab Tantangan Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat yang adil dan beradab. Pada awal pendirian MPD, Ketua Program Studi dijabat oleh Prof. Dr. Ir Yusman Syaukat, M.Ec, dengan Sekretaris Prodi adalah Dr. Ir Lukman M Baga, MA.EC. MPD IPB adalah Mitra Pemerintah Daerah dalam Membangun Kompetensi Aparatur (ASN) Pemerintah Daerah dan Mendorong Pembangunan Daerah. Tercatat 70 % Lulusan MPD IPB adalah ASN Pemerintah Daerah dengan 55 %nya adalah ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Provinsi, Kab dan Kota. MPD IPB menjalin Kerjasama dengan BAPPENAS, BPKP dan Pemerintah daerah dalam skema beasiswa bagi Aparatur Pemda.

Konsentrasi MPD IPB adalah :

1. Pembangunan Ekonomi Lokal dan Regional,
2. Pengembangan Kewirausahaan Daerah dan
3. Tatakeloka Keuangan Daerah.

Visi Program Studi

Menjadi penyelenggara pendidikan dan penelitian yang terkemuka di bidang pembangunan daerah dalam mendukung pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat, secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi Program Studi

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dalam bidang manajemen pembangunan daerah yang berwawasan holistik dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing, serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah

Kompetensi Dasar Program Studi

1. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kebijakan pembangunan daerah
2. Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui kerjasama lintas kelembagaan
3. Memiliki kemampuan mengembangkan kewirausahaan, merumuskan kebijakan yang implementatif dan strategis dalam memecahkan permasalahan pembangunan daerah serta mampu mendapat pengakuan di tingkat nasional dan internasional.