Program Studi Kenotariatan - S2

Tentang Kenotariatan S2 - Universitas Warmadewa

Hasil pendidikan atau learning outcomes dari lulusan Program Studi Magister Kenotariatan, memiliki ketrampilan khusus/ professional dalam bidang kenotariatan sehingga mempunyai keterampilan untuk melakukan pekerjaan sebagai Notaris, PPAT, In-house Lawyer pada Perusahaan, Law firm, Perbankan, Pejabat Lelang Kelas II, NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) dan Peneliti.

Visi Program Studi

Menghasilkan lulusan magister kenotariatan yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan magister kenotariatan yang bermutu ,berwawasan ekowisata.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang kenotariatan yang bermutu, berwawasan ekowisata.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu berwawasan ekowisata.
4. Mengembangkan tata kelola good university governance.
5. Mengembangkan kerjasama di bidang kenotariatan.

Kompetensi Dasar Program Studi

Kurikulum pada Program studi Magister Kenotariatan (MKN), disusun berdasarkan kompetensi pendidikan di bidang kenotariatan, kebutuhan stakeholders serta memiliki kemampuan akademis. Sebagai kompetensi utama yaitu materi bidang kenotariatan dan sebagai kompetensi pendukung berupa materi-materi yang bersumber dari ilmu magister, antara lain: Teori Hukum; Politik Hukum Kenotariatan; Penemuan Hukum Oleh Notaris; Hukum Siber Notaris, Hukum Dan Alih Teknologi, Hukum Penanaman Modal, Metode Penelitian dan penulisan Tesis.

1. 1. Kurikulum Inti: Pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang merupakan Kurikulum Inti antara lain: Teori Hukum; Teknik Pembuatan Akta I, Teknik Pembuatan Akta II, Teknik Pembuatan Akta III, Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris; Penemuan Hukum Oleh Notaris; Hukum Jaminan, Hukum Lelang, Hukum Perusahaan, Manajemen Kantor Notaris Dan PPAT, Praktek Kenotariatan TPA I, TPA II, TPA III, dan Akta-Akta tanah,Metode Penelitian dan penulisan Tesis Dan ;Tesis
2. Kurikulum Lokal: sebagai kurikulum lokal, antara lain: Hukum Lembaga Perkreditan Desa; dan Hukum Lingkungan Kepariwisataan.