Program Studi Kenotariatan - S2

Tentang Kenotariatan S2 - Universitas Sumatera Utara

Program Studi Magister Kenotariatan (MKn USU) didirikan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 77/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 April 2000 sebagai Progaram Studi Magister Kenotariatan satu-satunya di luar pulau jawa yang tertua yang melaksanakan Pendidikan Magister sekaligus professional dalam bidang kenotariatan. Program kenotariatan USU dahulunya berupa program spesialisasi Notariat sejak tahun 1971 berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan kebudayaan u.b. Sekretaris Jendral (T. Umar Ali) tertanggal 27 Maret 1973 No. 133/DPT/B/73 yang berlaku 1 Januari 1969.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi yang berkualitas unggulan yang lulusannya trampil dalam pembuatan akta, memiliki keahlian ilmu hukum yang berkaitan dengan praktek kenotariatan, bermoral dan profesional pada era globalisasi

Misi Program Studi

1. Meningkatkan kapasitas peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang kenotariatan dan menjadi pejabat publik (Notaris dan PPAT) yang handal dan kompetitif.

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pendidik sehingga mampu mendidik dan menghasilkan lulusan yang profesional dan berkompeten sehingga mampu menjadi pejabat publik (Notaris dan PPAT) yang handal dan kompetitif.

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan hukum kenotariatan dengan membangun sarana dan prasarana yang dapat mengoptimalisasi semua sumber daya yang ada untuk menghasilkan lulusan yang handal, bertanggung jawab, memiliki integritas dan moralitas tinggi.

4. Memperluas jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga nasional, regional maupun internasional yang relevan dalam rangka pengembangan institusional.

5. Mengembangkan penelitian hukum dalam bidang kenotariatan, pertanahan dan hukum bisnis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dinamika hukum dalam bidang praktek kenotariatan dan pertanahan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidik dan peserta didik sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih tinggi dalam pembangunan hukum nasional.

6.Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan norma-norma hukum khususnya yang berkaitan dengan kenotariatan dan pertanahan yang berlaku dan mendorong masyarakat untuk memiliki budaya hukum yang lebih baik.