Program Studi Ilmu Hukum - S2

Tentang Ilmu Hukum S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

KURIKULUM MERUPAKAN FAKTOR PENENTU KUALITAS DISAMPIANG TENAGA PENGAJAR, SASARAN AKHIR KURIKULUM INI AKAN MENGHASILKAN LULUSAN YANG MEMILIKI SISTEM NILAI DAN KOMPETENSI DASAR YANG RELEVAN, SERTA DIARAHKAN BUKAN SAJA PADA PERKEMBANGAN KECERDASAN RASIONAL TETAPI KECERDASAN EMOSIONAL MELIPUTI INISIATIF-INOVATIF, SIKAP ANTISIPATIF DAN PROAKTF, KEULETAN KERJA, DAN KESEDIAAN BERKERJASAMA DALAM TIM

Visi Program Studi

"MENJADI PENYELENGGARA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BERAZASKAN PANCASILA YANG MENGHASILKAN MAGISTER DALAM BIDANG HUKUM TATA NEGARA"

Misi Program Studi

1. MENGEMBANGKAN ILMU HUKUM SERTA MENANGGANI SECARA PROFESIONAL MASALAH HUKUM TATA NEGARA PADA TINGKAT NASIONAL MAUPUN TINGKAT INTERNASIONAL; . DISEMANGATI KEBERPIHAKAN KEPADA SEBAGIAN MASYARAKAT INDONESIA YANG TERSISIH SECARA POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN ILMU HUKUM, SERTA DALAM MENYELESAIKAN BERBAGAI MASALAH HUKUM TATA NEGARA; . DIBEKALI WAWASAN KE MASA DEPAN DENGAN DILANDASI SEMANGAT KEMITRAAN DAN PERSAINGAN YANG SEHAT

Kompetensi Dasar Program Studi

1. BERSIFAT TERBUKA DAN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN DAN KEMAJUAN ILMU DAN TEKNOLOGI KHUSUSNYA DALAM BIDANG HUKUM DAN TERHADAP PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT; . MEMILIKI KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK SELALU MENGIKUTI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MENGEMBANGKAN DIRI DALAM BIDANG HUKUM; . MEMILIKI KEMAMPUAN MENGGUNAKAN PRINSIP DAN METODE-METODE UNTUK MENGANALISIS, MERUMUSKAN DAN MENYUSUN PRIORITAS PERMASALAHAN HUKUM KINI DAN MASA DATANG SERTA MENGAJUKAN BERBAGAI ALTERNATIF PEMECAHANNYA MELALUI PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM; . MEMILIKI KEMAMPUAN MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGEVALUASI IKHTIAR-IKTIAR HUKUM SESUAI DENGAN SITUASI DAN KONDISI; . MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENDIDIK DAN MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT HUKUM; . MEMAHAMI DAN MAMPU MENGGUNAKAN HASIL-HASIL PENELITIAN UNTUK MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN, DAN MENGEVALUASI UPAYA-UPAYA HUKUM;