Program Studi Ilmu Administrasi Publik - S2

Tentang Ilmu Administrasi Publik S2 - Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

• Program Studi Magister Administrasi Publik berdiri di bawah koordinasi dari Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
• Program Studi Magister Administrasi Publik memiliki tiga konsentrasi keilmuan, yaitu Manajemen Publik, Kebijakan Publik, dan Pembangunan Daerah. Adapun kompetensi lulusan pada prodi ini dapat dibedakan berdasarkan kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi khusus, dan kompetensi umum.

Visi Program Studi

• Mewujudkan program studi yang unggul dalam menghasilkan Magister Administrasi Publik yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN pada Tahun 2031

Misi Program Studi

1. Meningkatkan kegiatan pendidikan di bidang administrasi publik yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang administrasi publik.
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memberikan edukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang administrasi publik.
4. Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri.

Kompetensi Dasar Program Studi

• Sesuai dengan tujuan tersebut setiap lulusan prodi S2 Administrasi Publik diharapkan memiliki kompetensi yang terdiri dari:

1. Mampu mengembangkan (merekonstruksi) model, strategi, atau inovasi dalam bidang kebijakan publik dan governansi publik dengan berbagai pendekatan antara lain pendekatan legal, manajerial, dan atau politik, di semua tingkat pemerintahan.
2. Mampu memformulasikan alternatif kebijakan publik berdasarkan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan berbagai metode, antara lain scenario planning atau dynamic system.
3. Mampu menyusun rencana strategi implementasi sebuah kebijakan publik jangka pendek (berupa program, kegiatan, dan rencana aksi).
4. Mampu melakukan evaluasi kebijakan publik yang berbasis teknologi informasi untuk mengetahui hasil (outcome) dan dampak (impact) dari sebuah kebijakan.
5. Mampu menyusun rencana perubahan secara individu atau kelompok dengan menggunakan pendekatan participatory impact analysis untuk menyelesaikan masalah-masalah publik seperti pelayanan publik dan administrasi pembangunan dalam bentuk dokumen rencana proyek perubahan (project plan document)