Program Studi Ilmu Administrasi Negara - S2

Tentang Ilmu Administrasi Negara S2 - Universitas Garut

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara melakukan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengacu pada peraturan rektor nomor 210/R/UNIGA/XII/2009 tentang Manajemen Perguruan Tinggi Pada Universitas Garut, dimana mekanisme dalam penyusunan tersebut diharuskan melibatkan unsur-unsur Yayasan, Pimpinan, dan Stakeholder lainnya.

Mengingat pentingnya keterlibatan semua komponen agar pembangunan tata kelola dapat berjalan dengan baik, maka disusun rencana aksi secara bersama yang merupakan bagian integral dari penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara.

Visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara memiliki keterkaitan dengan visi Program Pascasarjana dan Universitas Garut. Sebagai bentuk keterkaitan visi misi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara dengan Pascasarjana dan Universitas Garut hal yang diperhatikan dalam penyusunannya yaitu melihat aspek sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana serta tantangan kebutuhan saat ini pada Universitas Garut, Program Pascasarjana serta Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara.

Visi Program Studi

Visi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara yaitu Menjadi Program Studi yang Maju dalam bidang Pembelajaran dan Pengembangan Keilmuan Administrasi Negara di Jawa Barat pada Tahun 2022.

Misi Program Studi

Misi Program Studi Ilmu Administrasi Negara

1. Menyelenggarakan pendidikan tingkat Magister yang berbasis penguasaan konsep, pengkajian dan pengembangan Administrasi Negara yang profesional.

2. Melaksanakan penelitian dengan fokus kajian Administrasi Negara dan aplikasinya sesuai dengan perkembangan ilmu,

3. Mengaplikasikan hasil kajian keilmuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan.

4. Menyelenggarakan kerjasama yang berkesinambungan baik dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri serta dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Kompetensi Dasar Program Studi

Kebijakan Publik