Program Studi Kesehatan Masyarakat - S1

Tentang Kesehatan Masyarakat S1 - Universitas Gorontalo

penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistim pendidikan nasional Indonesia tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai elemen bangsa. Oleh karena itu Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lopohalaa Gorontalo dengan dilandasi oleh semangat kekeluargaan(pohalaa) dan gotong-royong (huyula) ikut berperan serta mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bernama Universitas Gorontalo, yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dua Lima Pohalaa Gorontalo.

Pada saat didirikan Universitas terdiri dari 11 (sebelas) Program Studi untuk jenjang pendidikan Sarjana (S1), yang terdiri dari :Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Ilmu Manajemen, Administrasi Negara, Administrasi Niaga, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknologi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, danKesehatan Masyarakat.Tahun 2005 Universitas membuka Program Studi baru berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1665/D/T/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Gorontalo, yakniTeknik Arsitektur jenjang program Sarjana (S1), Akuntansi jenjang program Sarjana (S1), Ilmu Pemerintahan jenjang program Sarjana (S1) danIlmu Hukum jenjang program Sarjana (S1).

Dikarenakan kurangnya peminatan dan ketiadaan mahasiswa, Universitas menutup 2 (dua) Program Studi jenjang Sarjana yakni Administrasi Niaga dan Teknik Industri.Tahun 2015 Universitas membuka Program Studi baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Tinggi Nomor : 46/KPT/I/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Program Magister dan Program Studi Gizi Program Sarjana pada Universitas Gorontalodi Kabupaten Gorontalo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lopohalaa Gorontalo di Kabupaten Gorontalo.

Tahun 2016 Universitas membuka Program Studi baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 133/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister pada Universitas Gorontalo dan Pada tahun 2017 universitas gorontalo ketambahan 1 Fakultas yaitu Fakultas Kehutanan di Kabupaten Gorontalo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lopohalaa Gorontalo di Kabupaten Gorontalo.

Universitas Gorontalo selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UG adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lopohalaa Gorontalo yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidkan dan Kebudayaan, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal, Universitas Gorontalo melaksanakan dan mengembangkan Tridharma perguruan dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan daerah Gorontalo, pembangunan regional Sulawesi dan pembangunan Nasional.

Agar Universitas Gorontalo dapat menunaikan visi, misi serta komitmennya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lopohalaa Gorontalo, maka disusunlah Statuta Universitas Gorontalo.

Visi Program Studi

Visi

Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang Unggul dalam melahirkan sarjana profesional dan berkarakter di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu gizi pada tingkat nasional tahun 2025

Visi

Menjadi Program Studi Kesehatan Masyarakat yang Unggul pada Tingkat Nasional Tahun 2025

Misi Program Studi

1) Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas berdasarkan metode dan konsep student centered learning

2) Melaksanakan penelitian yang relevan dengan isu kesehatan masyarakat pada tingkat nasional

3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai tindak lanjut penelitian

4) Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan dan anti korupsi.

Kompetensi Dasar Program Studi

Kurikulum di UPPS Kesehatan Masyarakat disusun berdasarkan kebutuhan keterampilan kompetensi pada masing-masing program studi sesuai dengan standar kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Asosiasi yang menaungi program studi serta adanya tuntutan profesionalitas pada Lembaga/Instansi/stakeholder Kesehatan dan kebutuhan ketenagakerjaan diberbagai lapangan pekerjaaan. Oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian mahasiswa dan alumni.

Penyusunan kurikulum pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah bentuk cerminan dari berbagai harapan dan tantangan yang di butuhkan oleh masyarakat dan stakeholder, yang bersinggungan dengan pencapaian target dan sasaran jangka pendek maupun jangka Panjang, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis UPPS Kesehatan Masyarakat. Penyusunan kurikulum program studi dilakukan pada bulan Desember Tahun 2019. Dalam penyusuan kurikulum Program Studi melibatkan Stakeholder/pengguna Alumni dalam upaya pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan serta peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan. Stakeholder yang hadir pada proses penyusunan kurikulum tersebut anatar lain perwakilan dari Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo, Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara, Rumah Sakit MM. Dunda Limboto, Perwakilan Puskesmas Limboto dan Limboto Barat serta beberapa instansi vertikal seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo, BKKBN Prov. Gorontalo, dan BNN Kab. Gorontalo, serta perwakilan alumni dan tokoh masyarakat (orang tua mahasiswa). Adapun stakeholder internal yang terlibat yaitu; Perwakilan Rektorat, perwakilan Yayasan PDLP Gorontalo, Seluruh dosen FKM dan perwakilan mahasiswa. Kebutuhan kompetensi mahasiswa juga harus sesuai dengan kebutuhan profesionalisme yang diharapakn oleh pengguna tenaga kerja, termasuk upaya menciptakan lapangan kerja sendiri/Entrepreneur sesuai dengan Misi Universitas Gorontalo.

UPPS Kesehatan Masyarakat memberikan tanggungjawab dan kewenangan kepada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Menyusun kurikulum, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum. Kewenangan ini berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020.