Program Studi Ilmu Pemerintahan - S1

Tentang Ilmu Pemerintahan S1 - Universitas Muhammadiyah Mataram

Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Program Studi ini Terakreditasi B, melalui keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor : 2982/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020tanggal5Mei 2020. Masa berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2025. Progran studi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi yang unggul, profeisonal dalam bidang politik dan tata kelola pemerintahan berdasarkan Catur Dharma Perguruan Tinggi di tingkat ASEAN pada tahun 2028.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pengajaran dengan menerapkan kurikulum berbasis KKNI serta nilai-nilai Al-Islam dan Ke-Muhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang kreatif dan inovatif pada tingkat regional,nasional maupun internasional
3. Mendukung terwujudnya sistem politik demokratis serta tata kelola good governance.
4. Mengembangkan kajian kritis dan faktual terhadap dinamika demokrasi dan otonomi daerah berbasis local wisdom melalui pemanfaatan Laboratorium Politik dan Pemerintahan.
5. Meningkatkan network kelembagaan dengan institusi pemerintah dan non- pemerintah (civil society) untuk mendorong terlaksananya praktik good governance secara simultan yang saling menguntungkan dengan pemerintah daerah di tingkat regional, nasional maupun internasional.
6. Mampu menciptakan pekerjaan secara mandiri melalui Entrepreneur.

Kompetensi Dasar Program Studi

Dari hasil kajian evaluasi terhadap kurikulum 2018, analisis SWOT dan deskriptor KKNI sesuai PP Nomor 8 Tahun 2012 dan diperkuat juga dengan penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sehubungan telah ditetapkan Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu sekiranya merumuskan profil lulusan program studi Program StudiI lmu Pemerintahan dengan lebih spesifik untuk dapat mengikuti kebutuhan stakeholders.

• Birokrat professional (eksekutif)

Menjadi pejabat public atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup birokrasi pemerintahan pusat dan daerah, serta Komisi-Komisi Negara independen yang menguasai serta memahami konsep politik dan tata kelola pemerintahan, baik secara konseptual dan praktik. Tipe ideal birokrat profesional yang memiliki integritas yang baik serta memiliki keunggalanserta kecakapan dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru bagi pengembangan system politik serta tata kelola pemerintahan

• Legislator (legislatif)

Sebagai legislator atau anggota legislatif pada tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Tipe ideal legislatif yang memiliki pemahaman yang baik dalam bidang legislasi, legal drafting, memiliki kemampuan lobby dan negosiasi politik serta keterampilan advokasi dan artikulasi kepentingan publik.

• Analis, Peneliti, Dosen, Konsultan Politik dan Pemerintahan

Lulusan yang memiliki kemampuan dalam melakukan transformasi ilmu politik serta pemerintahan dalam berbagai bidang kehidupan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik sebagai analis politik pemerintahan, peneliti dan dosen. Sebagai konsultan politik, yakni alumni mampu mengembangkan ilmu politik dan pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan inovasi dan best practice yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan

• Praktisi Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Praktisi yang dapat mengembangkan minat dan keahlian sebagai anggota partai politik, memahami politik sebagai ilmu serta seni, memiliki kemampuan political leadership yang baik. Sebagai praktisi LSM dan Ormas, yaitu dapat menerapkan konsep advokasi kepentingan public melalui pengelolaan partisipasi public secara luas dalam mempengaruhi kebijakan politik dan pemerintahan.