Program Studi Ilmu Pemerintahan - S1

Tentang Ilmu Pemerintahan S1 - Universitas Langlang Buana

Program Studi Ilmu Pemerintahan Memperoleh Status TERDAFTAR pada tahun 1985 berdasarkan SK. Mendikbud RI. Nomor: 0185/O/1985 tanggal 20 April 1985, Status DIAKUI pada tahun 1990 berdasarkan SK. Mendikbud RI. No. 470/O/1990 tanggal 3 Agustus 1990, Status DISAMAKAN pada tahun 1994 bedasarkan SK. Dirjen DIKTI Nomor : 245/DIKTI/Kep./1994 tanggal 19 Agustus 1994, dan memperoleh status TERAKREDITASI A berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi No. 962/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Progran studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Visi Program Studi

Menjadi program studi unggulan, profesional dan inovatif dalam bidang manajemen pemerintahan dan kebijakan publik di Asean pada tahun 2030.

Misi Program Studi

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan kompetensi manajemen pemerintahan dan kebijakan publik yang bersinergis dengan pelaksanaan good governance.

b. Melaksanakan penelitian-penelitian inovatif yang relevan dengan pengembangan ilmu dan dinamika tata kelola kepemerintahan dalam praktik (good governance) .

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk aplikasi keilmuan melalui kerjasama dengan instansi dan pihak terkait yang relevan dengan bidang ilmu.

Kompetensi Dasar Program Studi

Kompetensi Utama :

a. Memiliki pemahaman keilmuan yang rasional, kritis dan komprehensif pada bidang Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi manajemen pemerintahan dan kebijakan publik.

b. Memilki pemahaman yang rasional, kritis, inovatif dan komprehensif dalam mentranformasi pengetahuan pada praktek pemerintahan khususnya manajemen pelayanan publik dan dimensi kebijakan publik.

c. Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai etika, dan keadilan sosial dalam pemerintahan.

Kompetensi Pendukung :

a. Mempunyai pemahaman yang baik dalam rancang bangun lembaga pemerintahan sejalan dengan revolusi industry 4.0 khususnya pada bidang manajemen pemerintahan dan kebijakan publik.

b. Mempunyai pemahaman yang baik mengenai peran dan manfaat perkembangan teknologi informasi teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas publik pada penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan implementasi dan evaluasi kebijakan publik.