Program Studi Ilmu Hukum - S1

Tentang Ilmu Hukum S1 - Universitas Udayana

Fakultas Hukum Universitas Udayana didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 98 Tahun 1964 tertanggal 26 Agustus 1964 dan ditetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 September 1964 mendirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana di Denpasar. Pada awalnya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang didirikan pada tahun 1964 terdiri dari 4 (empat) jurusan, yaitu : Jurusan Hukum Adat, Jurusan Hukum Perdata, Jurusan Hukum Pidana, dan Jurusan Hukum Tata Negara. Dalam perkembangannya keluarlah SK Mendikbud RI Nomor 678/PT.17.H/II.22/C.10.03/1993 Tanggal 2 Agustus 1993 yang mengganti jurusan di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan bagian, antara lain : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bagian Hukum Perdata, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Internasional, Bagian Hukum dan Masyarakat, dan Bagian Hukum Acara.

Visi Program Studi

Terwujudnya Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ilmu dan keahlian hukum, mandiri, berbudaya serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperan dalam konteks pembangunan.

Misi Program Studi

1. merumuskan kebijakan kurikulum yang berbasis kompetensi;
2. mengembangkan sistem pembelajaran yang menggunakan metode Problem Based Learning (PBL) dengan didukung teknologi komunikasi dan informasi serta sistem penjaminan mutu yang memadai;
3. menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta memiliki kemampuan kompetitif di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
4. menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terstruktur (terencana, teratur, dan berkelanjutan);
5. menyelenggarakan penerbitan karya-karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal terakreditasi;
6. meningkatkan kualitas fungsi-fungsi kelembagaan dan sumber daya manusia, baik yang bersifat akademik maupun administratif;
7. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama antara lembaga, baik dengan lembaga pemerintahan, sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society) di tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatkan sensitifitas lembaga serta sikap kritis dan inovatif terhadap kebijakan dan permasalahan-permasalahan yang aktual dalam kerangka pelaksanaan program-program pembangunan.

Kompetensi Dasar Program Studi

Kompetensi Utama

1. Berkemampuan memahami konsep-konsep dasar ilmu hukum baik hukum positif Indonesia maupun hukum internasional.
2. Mengerti dan memahami konsep-konsep hukum yang terdapat pada mata kuliah keahlian hukum dalam kurikulum inti dan kurikulum institusional.
3. Berkemampuan memahami, menginventarisasi, sistematisasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah-masalah hukum dalam praktek pada bidang: Hukum Acara, Hukum dan Masyarakat, Hukum Pemerintahan, Hukum Bisnis, Hukum Ketatanegaraan, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional.
4. Berkemampuan menganalisis hukum baik dalam ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.
5. Berkemampuan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan problema hukum konkrit dengan bijaksana berdasarkan prinsip-prinsip hukum.
6. Menguasai teori-teori berbicara didepan pengadilan dan bernegosiasi sebagai alternative penyelesaian sengketa, teori-teori tentang pembentukan keputusan, peraturan perundang-undangan, kontrak, serta pembentukan perjanjian internasional.
7. Berkemampuan menjunjung tinggi norma, tata nilai, moral, agama, sikap dan tanggung jawab profesional.

Kompetensi Pendukung

1. Berkemampuan menyusun surat gugatan, dakwaan, pembelaan, pembuatan keputusan, peraturan perundang-undangan, kontrak dan perjanjian internasional.
2. Berkemampuan memahami dampak penyelesaian persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat, baik dalam konteks nasional, regional, maupun internasional.
3. Mampu berkomunikasi dan berargumentasi hukum secara efektif.
4. Berkemampuan mengembangkan diri serta berpikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.
5. Berkemampuan mengelola sumberdaya (manajerial) untuk merumuskan rencana melakukan evaluasi dan mengambil keputusan.

Kompetensi Lainnya

1. Mampu secara aktif memecahkan persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat melalui pemberian konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara di pengadilan serta menyelesaiakan masalah-masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerja.