Fakultas Hukum berdiri bersamaan dengan kelahiran Universitas Pekalongan yaitu tanggal 4 September 1982. Status Terdaftar Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dikukuhkan dengan SK Mendikud RI Nomor : 0389/O/1983. Melalui berbagai upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh para pengelolanya, status Terdaftar Fakultas Hukum meningkat menjadi status Diakui pada tanggal 19 Agustus 1996 dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 430/Dikti/Kep/1996.
Fakultas Hukum oleh BAN-PT dengan peringkat B pada tahun 1998 melalui SK BAN-PT Nomor : 002/BAN-PT/AK/II/1998 dan dilanjutkan dengan akreditasi B melalui SK BAN-PT nomor : 039/BAN-PT/Ak-VII/S1/X/2004. Pada tahun 2010, Fakultas Hukum juga memperoleh akreditasi B melalui SK BAN-PT Nomor : 020/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010. Selanjutnya pada tahun 2016 yaitu tanggal 29 Januari 2016 Prodi Ilmu Hukum kembali memperoleh akreditasi B dari BAN-PT berdasarkan Keputusan Nomor: 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 yang berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2021. Prodi Hukum Fakultas Hukum dapat memeprtahankan akreditas B melalaui SK BAN PT Nomor 636/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 dengan masa berlaku akreditasi tahun 2021 s/d 2026
Sejak berdirinya Fakultas Hukum samapai sekarang telah mengalami pergantian beberapa Dekan, adapun Dekan fakultas Hukum Universitas pekalongan sebagai berikut Erman Suwargo, SH (1982), Sutatmo hadipratomo, SH(1983), Haryoto, SH (1986-1990), Makmur hadi (1991), Fitrotul Maunah, SH (1991-1999), Suryani, SH.Mhum (1999-2006), Esmara Sugeng, SH.Mhum (2006-2014), Nurul Huda, SH.Hum (2014-2018), Dr. Nurul Huda, SH.Mhum (2018-sekarang).
Prodi Hukum Fakultas hukum Universitas dengan visi Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Clinical Legal Education yang Unggul Berdasarkan Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035. Keunggulan Prodi Hukum fakultas Hukum adalah menhaasilkan lulusan uyang unggul di bidang praktek hukum yang didasari nilai profesionalisme, kemandirian, kepekaan social dan akhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan mata kuliah yang berorientasi praktek cukup banyak dengan di dukung laboratorium hukum.
Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Clinical Legal Education yang Unggul Berdasarkan Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035
Akademisi Hukum :
Praktisi Hukum :
Pegiat Sosial :
ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi
...
Jurusan atau program studi ini hanya bisa didapat di sebuah perguruan tinggi negeri.
[Baca Selengkapnya]Jurusan paling populer bisa dikatakan jurusan yang hampir selalu ada di seluruh perguruan tinggi.
[Baca Selengkapnya]Kualitas kampus bisa juga dilihat dari jumlah jurusan atau program studi S3 atau doktoral yang ada di kampus tersebut.
[Baca Selengkapnya]Program studi dan jurusan sebenarnya sama saja.
[Baca Selengkapnya]