Program Studi Hukum - S1

Tentang Hukum S1 - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

1. Fakultas Hukum UMSU merupakan fakultas ke 6 (enam) dari 8 (delapan) fakultas di lingkungan UMSU. Fakultas Hukum menyelenggarakan pendidikan sarjana sejak tahun 1982. Izin dari pemerintah diberikan pada tanggal 29 Nopember 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0607/0/1984. Dalam perkembangan selanjutnya, Fakultas Hukum memperoleh status Terdaftar untuk Program Sarjana Strata Satu (S1) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0387/0/1986, tanggal 22 Mei 1986. Status Diakui diterima berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0315/0/1989, tanggal 30 Mei 1989, lebih kurang dua tahun kemudian, mendapatkan status Disamakan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0318/0/1991, tanggal 11 Januari 1991. Terakreditasi untuk Program Studi Ilmu Hukum berdasarkan SK. BAN-PT Nomor: 001/BAN-PT/AK-1/VIII/1998, dengan predikat "B". Terakreditasi untuk Program Studi Ilmu Hukum berdasarkan SK. BAN-PT Nomor: 06124/AK-VII044/UMNHK/XII/2003, dengan predikat "A" (Baik Sekali). Dan terakhir untuk Program Studi Ilmu Hukum berdasarkan SK BAN PT No. 035/BAN-PT/Ak-XI/S1/I/2009, dengan peringkat Akreditasi B

Visi Program Studi

Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum yang unggul, berkualifikasi sesuai bagian dalam ilmu hukum dan menciptakan sumber daya manusia yang berkompetensi dan berintegrasi moral berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada Tahun 2020.

Misi Program Studi

1. Menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang terencana dan terjadwal dengan menggunakan kurikulum sesuai dengan perkembangan dan Dosen yang memiliki kualifikasi akademik;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum;

3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, pembentukan biro bantuan hukum, dan melakukan kerjasama dengan berbagai institusi membentuk desa sadar hukum.

Kompetensi Dasar Program Studi

1. Penegak Hukum Sarjana yang mampu memberikan konsultasi hukum, menangani masalah hukum melalui proses litigasi dan non litigasi secara profesional dan bertanggungjawab serta berintegritas berdasarkan konsep teoritis, prinsip-prinsip hukum dan tuntunan agama dalam upaya penegakan hukum.
2. Legal Drafter Sarjana yang mampu bekerja di bidang hukum pemerintahan dengan kemampuan merancang peraturan perundangan dan kebijakan publik yang memiliki integritas, profesional serta bertanggungjawab.
3. Legal Officer Sarjana yang mampu menerapkan ilmu hukum dalam bidang perusahaan dan memiliki integritas, profesional serta bertanggungjawab.
4. Ilmuan Hukum Sarjana yang mampu melakukan penelitian, pengembangan dan pengabdian hukum untuk menyelesaikan masalah hukum di masyarakat