Program Studi Hukum - S1

Tentang Hukum S1 - Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Program Studi S1 Hukum, awalnya dibawah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kebangsaan Bireuen, merupakan salah satu perguruan tinggi pada Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (saat ini Kemendikbud), dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIII Provinsi Aceh. S1 Hukum berdiri 18 Desember 2008 berdasarkan SK. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Republik Indonesia Nomor No:112/KPT/I/2016. Memperoleh Akreditasi C pada tahun 2019. Sejak 30 April 2019, Status kelembagaan Program S1 Hukum bergabung dalam Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dibawah naungan Yayasan Kebangsaan Bireuen Aceh (yang berdiri tanggal 12 Muharram 1428 H/31 Januari 2007 M, melalui Akte Notaris Tri Yuliza, SH No: 89/2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-1684.AH.01.02 tertanggal 25 April 2008).Program S1 Hukum memiliki 3 (tiga) Bidang Konsentrasi atau Peminatan, yakni 1). Hukum Pidana; 2). Hukum Perdata, dan 3). Hukum Ketatanegaraan Dengan jumlah mahasiswa aktif sampai tahun akademik 2019/2020 adalah 246 yang dibina sejumlah 8 dosen tetap program studi, 3 dosen tetap di luar program studi dan 3 dosen tamu dan tidak tetap.

Visi Program Studi

Pada Tahun 2030, menjadikan Program Studi Hukum UNIKI sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan Lulusan yang Unggul, Mandiri dan Profesional di Bidang Hukum dilandasi dengan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efesien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan softskill.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian di bidang hukum.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (litigasi/nonlitigasi) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat.
4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan resources yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan pengetahuan dan praktik hukum.

Kompetensi Dasar Program Studi

1. Penegak Hukum

Standar Kompetensi Lulusan:

• Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika
• Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum,
• Keterampilan umum: memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis dan inovatif.
• Keterampilan khusus: memiliki keahlian di bidang hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum

2. Legal Drafter

Standar Kompetensi Lulusan:

• Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika
• Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan;
• Keterampilan umum: memiliki kemampuan hukum;
• Keterampilan khusus: memiliki keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

3. Konsultan Hukum dan Advokasi

Standar Kompetensi Lulusan:

• Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika.
• Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum, menguasai konsep teori bidang bantuan hukum
• Keterampilan umum: memiliki kemampuan ilmu hukum.
• Keterampilan khusus: memiliki keahlian dibidang bantuan hukum

4. Birokrat

Standar Kompetensi Lulusan:

• Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika;
• Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum;
• Keterampilan umum: memiliki kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian sengketa persoalan hukum;
• Keterampilan khusus: memiliki keahlian beracara di pengadilan