Program Studi Hukum - S1

Tentang Hukum S1 - Universitas Borneo Tarakan

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan hingga Tahun 2019 Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Memiliki 32 yang terdiri dari dosen non pns 14 dan pns 18, yang berkualifikasi S3 sebanyak 8 orang dan S2 sebanyak 24 orang, yang mana para dosen tersebut mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing sesuai dengan minat studi yang ada di Fakultas Hukum, selai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan juga mendatang kan Praktisi untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, karena Perkuliahan di fakultas Hukum ada yang bersifat teori dan juga praktik yang dilakukan pada Laboratorium Hukum,seperti Peradilan Semu (mood court), Contract Drafting, Legislative Drafting, Rekes-rekes ,Penyelesaian Sengketa Bisnis, dllnya. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan juga memberikan layanan bantuan Hukum melalui Pusat Konsutasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Disamping itu FH UBT juga bekerjasama dengan MK RI dalam melakukan siaran kuliah umum maupun siang-sidang penyelesaian sengketa Pemilu sehingga mahasisawa dapat secara mengikuti siding tersebut melalui video conference yang ada di Fakultas Hukum Universitas Borneo.

Untuk jenjang S1 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan setiap mahasiswa wajib Lulus 144 sks termasuk PKP 2 SKS, KKN (Kuliah Kerja Nyata) 3 sks, dan Skripsi 4 sks, dan menggunakan kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Untuk KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) wajib menempuh 144 SKS. Kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) terdiri dari minat studi: Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata, sedangkan untuk KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dengan minat yang lebih variatif yaitu minat studi Pidana, Bisnis, Pemerintahan, Hukum Internasional, Peradilan dan Perbatasan, dengan adanya pilihan minat tersebut mahasisawa dapat memilih minat studi sesuai dengan bidang ilmu hukum yang diinginkan.

Selain itu demi menunjang tri dharma perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama telah terjalin secara baik dengan berbagai pihak, baik perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, antara lain Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakulutas Hukum Seluruh Indonesia, Maastricht University, Leiden University, Erasmus University, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Tarakan , Pengadilan Agama Tarakan, LAPAS Klas II A Tarakan, Imigrasi Klas II A Tarakan, KSOP Klas II A Tarakan, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kota Tarakan, Bawaslu Kalimantan Utara, Bawaslu Kota Tarakan, DPRD Kota Tarakan, Ikatan Notaris Kota Tarakan, POLRES Kota Tarakan, UT Kota Tarakan, Universitas 17 Agustus1945 Surabaya.

Visi Program Studi

Menjadi salah satu Prodi Hukum (S1) yang berbasis riset untuk mendukung pembangunan dan pengembangan potensi kawasan perbatasan dan sumber daya laut tropis yang berkelanjutan.

Misi Program Studi

1. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dibidang Ilmu hukum secara konferehensif yang berbasis kompetensi kawasan perbatasan

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu hukum dikawasan perbatasan melalui pendidikan dan pengabdian

3. Menghasilkan lulusan yng memiliki daya saing, etos kerja tinggi, kemandirian, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan dibidang hukum

Kompetensi Dasar Program Studi

KOMPETENSI UTAMA

Kompetensi Utama adalah jenis kompetensi yang secara nyata dapat menjadi unsur pembeda antara program studi A dengan program studi lain (lihat, Kepmendiknas No. 045/U/202 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). Artinya, Kompetensi Utama untuk konteks program studi Ilmu Hukum, adalah sekelompok kompetensi yang wajib dikuasai oleh setiap lulusan dalam mengemban profesi hukum dan/atau dalam menjadi ahli hukum. Kelompok kompetensi utama tersebut harus dapat diajarkan dan dilatihkan kepada mahasiswa melalui sekelompok matakuliah dalam kurikulum, yang dengan jelas akan menjadi penciri utama untuk membedakannya dari kurikulum program studi lain. Pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan kompentensi utama yang di harapkan antara lain:

1. Mampu menganalisis serta menjelaskan secara kritis dan ilmiah mengenai ilmu hukum baik teoritis maupun praktis serta perkembangannya dalam lingkup Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

2. Mampu menguraikan cara menemukan kebenaran ilmiah di bidang ilmu hukum melalui metode penelitian hukum.

3. Mampu mengaktualisasikan kemampuan ilmu hukum yang dimiliki terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

4. Mampu menjelaskan dan menerapkan paraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit dan menyelesaikannya baik secara litigasi dan non litigasi.

5. Mampu membuat berbagai berkas perkara hukum baik dalam perkara litigasi maupun perkara non litigasi.

6. Mampu membuat rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan perjanjian maupun kerjasama.

Jumlah total bobot sks matakuliah dalam kelompok Kompetensi Utama berkisar antara 40% - 80% dari beban total studi pada suatu program studi (lihat, Kepmendiknas No. 045/U/202 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dalam Kurikulum 2015 telah menetapkan jumlah total bobot sks untuk matakuliah dalam kelompok kompetensi ini sebesar 103 sks atau sekitar 71% dari beban total studi yakni 144 sks. Bobot ini terbagi ke dalam 21 matakuliah wajib nasional, 23 matakuliah wajib fakultas, dan 6 matakuliah minat studi, dan 2 matakuliah pilihan, yang bobot masing-masing matakuliah berkisar antara 2 - 4 sks. Seperti yang terlihat dalam struktur kurikulum

KOMPETENSI PENDUKUNG

Kompetensi Pendukung adalah jenis kompetensi yang secara nyata berkontribusi untuk membantu atau mendukung pemenuhan / pencapaian kompetensi utama suatu program studi. Kelompok kompetensi pendukung ini harus dapat diajarkan dan dilatihkan kepada mahasiswa melalui sekelompok matakuliah yang berdasarkan Kepmendiknas No. 045/U/202 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, jumlah total bobot sks nya berkisar antara 20% - 40% dari beban total studi pada suatu program studi. Pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan kompentensi Pendukung yang di harapkan antara lain:

1. Mampu mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap pembangunan negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. Mampu mempunyai kepekaan dan kepedulian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.

3. Mampu mempunyai etika hukum yang baik dan tidak melakukan kejahatan maupun pelanggaran hukum.

Kurikulum 2018 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan menetapkan jumlah total bobot sks dari matakuliah dalam kelompok kompetensi ini sebesar 31 sks atau sekitar 21% dari beban total studi yakni 144 sks. Bobot ini terbagi ke dalam 21 matakuliah wajib nasional, 9 matakuliah wajib universitas, 23 matakuliah wajib fakultas dan 2 matakuliah pilihan yang dapat dipilih dari total 76 matakuliah pilihan, dengan masing-masing matakuliah berbobot 2 (dua) sks. Seperti yang terlihat dalam struktur kurikulum.

KOMPETENSI LAINNYA

Kompetensi Lain adalah jenis kompetensi yang bukan tergolong utama ataupun pendukung melainkan kompetensi yang bersifat khusus dan gayut atau terkait dengan kompetensi utama program studi (lihat, Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). Kelompok kompetensi lain ini harus dapat diajarkan dan dilatihkan kepada mahasiswa melalui sekelompok matakuliah yang jumlah total bobot sks nya berkisar antara 0% - 30% dari beban total studi pada suatu program studi. Pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan kompentensi utama yang di harapkan antara lain:

1. Mampu menggali nilai-nilai budaya lokal dalam mengembangkan dan menyelesaikan kasus-kasus hukum berdasarkan karakter bangsa Indonesia.

2. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam proses pengembangan dan penarapan hukum.

3. Menguasai bahasa Indonesia dan Inggris baik secara aktif dan/atau pasif.