Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) - S1

Tentang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) S1 - Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) secara formal memperoleh ijin penyelenggaraan program studi pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5192 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dan merupakan bagian dari Fakultas Syariah IAIN Pekalongan di samping Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah ada terlebih dahulu. Prodi HTN mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2017-2018.

Kurikulum Prodi HTN didasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kompetensi Utama lulusan Prodi HTN adalah Praktisi Hukum, sedangkan kompetensi pendukung lulusan Prodi HTN adalah Analis Hukum dan perundang-undangan serta Legal Drafter khususnya bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun Kompetensi Lain lulusan Prodi HTN adalah Konsultan Hukum Islam.

Visi Program Studi

Menjadi Jurusan terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu hukum tata negara berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana hukum tata negara yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian dan kepeloporan dalam kehidupan.
2. Mengembangkan ilmu hukum tata negara melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan.
3. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Hukum Tata Negara.

Kompetensi Dasar Program Studi

Kompetensi Utama Lulusan

Menjadi Praktisi Hukum yang bekerja sebagai hakim, jaksa, pengacara, penasehat hukum, notaris dan pejabat pembuat akta tanah, konsultan hukum dengan berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Kompetensi Pendukung Lulusan

1. Menjadi Analis Hukum dan Perundang-undangan yang berkeribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2. Menjadi Legal Drafter dengan keahlian khusus dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan
3. Menjadi Konsultan Hukum Islam yang berkeribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.