Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) - S1

Tentang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) S1 - Institut Agama Islam Negeri Kediri

Program Studi Hukum Tata Negara (SiyasahSyariyyah) merupakan salah satu program studi di Fakultas Syariah IAIN Kediri. Perkembangan modernisasi dan globalisasi peradaban membawa masyarakat pada tuntutan yang semakin kompleks di segala sektor kehidupan termasuk di bidang ketatanegaraan. Keunggulan Program Studi Hukum Tata Negara (SiyasahSyariyyah) IAIN Kediri lebih menekankan kepada karakter keindonesiaan dengan mengangkat local wisdom atau kearifan lokal.

Program Studi Hukum Tata Negara (SiyasahSyariyyah) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (SiyasahSyariyyah) untuk program Sarjana (S-1) di IAIN Kediri tertanggal 06 Januari 2021. Program Studi ini mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2021/2022.

Visi Program Studi

Unggul dan profesionaldalampengembangankajianilmuhukum tata negara (SiyasahSyariyyah) bertarafinternasional yang berkarakterkeindonesiaan.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum tata negara yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Membudayakan penelitian untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara yang berkarakter keindonesiaan.
3. Meningkatkan peran serta Prodi Hukum Tata Negara (HTN) dalam pengabdian masyarakat.
4. Melakukan kerjasama dalam bidang ilmu hukum tata negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Kompetensi Dasar Program Studi

1. Mewujudkan tata kelola prodi hukum tata negara yang unggul dan profesional dalam menghasilkan pelayanan prima kepada civitasakademika.
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing, mandiri, berakhlak mulia, dan menghargai nilai-nilai keindonesiaan.
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keilmuan hukum tata negara yang terpublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional maupun internasional.
4. Terjadinya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum tata negara.