Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) - S1

Tentang Hukum Tata Negara (Siyasah) S1 - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Program studi yang mempelajari ilmu hukum secara umum, baik yang berkaitan dengan hokum materil dan hukum formil, dan secara khusus mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara berdasarkan pada nilai-nilai keindonesiaan, keislaman, dan kemanusiaan secara terintegrasi.

Visi Program Studi

Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang unggul dalam pengkajian, pengembangan dan pengintegrasian syariah dan hukum berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, keindonesiaan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2024.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan;
2. Melaksanakan kajian dan penelitian Hukum Tata Negara (Siyasah) secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat dan kemanusiaan;
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran lembaga-lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademik yang berinteraksi dengan masyarakat;
4. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan dan praktik Hukum umum dan Hukum Tata Negara (Siyasah) di masyarakat;
5. Menguatkan sistem manajemen program studi yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi dan profesionalisme; dan
6. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam pengembangan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Kompetensi Dasar Program Studi

1. Menguasai ilmu hukum tata negara berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan, keislaman, dan kemanusiaan secara terintegrasi;
2. Mampu menganalisis berbagai macam persoalan, sistem, dan praktek hukum yang berhubungan dengan ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan perspektif hukum Islam;
3. Mampu menerapkan berbagai macam teori ketanegaraan dalam merespon isu-isu hukum yang berkembang dalam berbangsa dan bernegara;
4. Mampu menerima, memeriksa, menganalisis, dan memutuskan kasus-kasus hukum yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan peristiwa hukum dan peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, litigasi maupun non litigasi;
5. Mampu menegakkan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman;
6. Mampu memberikan pendapat hokum dan membantu memberikan solusi yang diterima pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai penyelesaian konflik;
7. Mampu memberi pendampingan hukum, membela, dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum secara adil;
8. Mampu memberikan jasa konsultasi hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi;
9. Mampu melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hokum.