Program Studi Hukum Pidana Islam - S1

Tentang Hukum Pidana Islam S1 - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Program Studi Hukum Pidana Islam merupakan salah satu Studi yang dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tahun 2013 sampai saat ini. Pendirian Program Studi Hukum Pidana Islam oleh FSH diharapkan memberikan peminatan yang lebih mendalam dalam bidang Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, sebagai bentuk integrasi Keilmuan, KeIslaman dan KeIndonesian. Program Studi Hukum Pidana Islam bertujuan :

1. Menyiapkan peserta didik yang mampu menerapkan pengetahuan dan teori dalam bidang hukum pidana Islam melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sitematis, kreatif dan inovatif
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang hukum pidana Islam serta dalil-dalil syaranya.
3. Menghasilkan sarjana yang mampu melakukan riset yang mengguakan prinsip-prinsip hukum pidana Islam untuk memberikan alternative penyelesaian masalah di bidang hukum itu.
4. Menghasilkan sarjana yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana Islam kepada masyarakat
5. Menghasilkan sarjana yang mampu menghasilkan keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang hukum pidana Islam dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi.
6. Menghasilkan sarjana yang mempunyai sikap positif empati dan toleran dalam melaksanakan profesinya.

Visi Program Studi

Terwujudnya Program Studi Hukum Pidana Islam Unggul, Handal, dan Terdepan dalam Pengkajian, Pengembangan, dan Pengintegrasian Ilmu Syariah, dan Ilmu Hukum yang berorientasi pada Nilai-nilai Keislaman, Kemanusiaan, dan KeIndonesiaan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2024

Misi Program Studi

• Melaksanakan pengajaran dan pendidikan yang integratif dalam ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum baik yang bersifat teroritis maupun praktis khusunya dalam Hukum Pidana Islam;
• Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum yang berbasis penelitian dalam bidang Hukum Pidana Islam;
• Memberikan landasan ahklak dan moral terhadap pengembangan dan praktek ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum di masyarakat;
• Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik dalam skala nasional, regional maupun global;
• Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat;
• Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, perguruan tinggi, industri dan lain-lain, baik dalam maupun luar negeri;
• Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya implementasi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemodernan.

Kompetensi Dasar Program Studi

1. Menguasai Ilmu Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan, keislaman, dan kemanusiaan secara terintegrasi;
2. Mampu menganalisis berbagai macam persoalan, sistem, dan praktek hukum yang berhubungan dengan Hukum Pidana di Indonesia berdasarkan perspektif hukum Islam;
3. Mampu menerapkan berbagai macam teori Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dalam merespon isu-isu hukum yang berkembang dalam berbangsa dan bernegara;
4. Mampu menerima, memeriksa, menganalisis, dan memutuskan kasus-kasus hukum yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan peristiwa hukum dan peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, litigasi maupun non litigasi;
5. Mampu menegakkan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman;
6. Mampu memberikan pendapat hokum dan membantu memberikan solusi yang diterima pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai penyelesaian konflik;
7. Mampu memberi pendampingan hukum, membela, dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum secara adil;
8. Mampu memberikan jasa konsultasi hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi;
9. Mampu melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hokum.