Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) - S1

Tentang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) S1 - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Prodi hukum keluarga islam (ahwal syakhshiyyah) menerapkan prodi yang baru dibuka di STAIN MADINA dengan nomor SK KMA nomor 701 tahun 2019. Prodi ini diharapkan mampu menghasilkan sarjana S1 yang dapat mengantarkan peserta didik kepada kekokohan aqidah dan kedalaman spritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan yang profesional sebagai bentuk pengabdian kepada nusa dan bangsa yang mandiri, maju, serta dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman.

Visi Program Studi

Menjadi pusat pengembangan dan riset hukum keluarga islam (ahwal syakhshiyyah) untuk menghasilkan intelektualitas dan praktisi dalam bidang hukum keluarga islam yang mempunyai aqidah yang kokoh, kedalaman spritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan profesional.

Misi Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dibidang hukum keluarga islam (ahwal

syakhshiyyah) secara profesional, kompetitif, integratif dan berbasis riset.

2. Memberikan pelayanan akademik dan keilmuan untuk mendukung perkembangan

keluarga islam (ahwal syakhshiyyah) yang integratif, transformatif dan multikultural.

3. Mengembangkan pengkajian peserta didik untuk memiliki kecakapan intelektual,

integritas kepribadan, dan keahlian yang selaras dengan perkembangan hukum keluarga

islam (ahwal syakhshiyyah) ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

4. Menjalin kerjasama secara produktif dengan berbagai lembaga ditingkat lokal, nasional

dan internasional.

Kompetensi Dasar Program Studi

1. Menghasilkan intelektual dan praktisi hukum dibidang hukum keluarga islam (ahwal

syakhshiyyah) yang profesional, kompetitif, integratif dan berbasis riset.

2. Menghasilkan pelayanan akademik dan keilmuan yang mendukung perkembangan dan

menjawab tantangan pada hukum keluarga islam yang integratif, transformatif dan

multikultural.

3. Dapat menjalin kerjasama secara produktif dengan berbagai pihak dan lembaga ditingkat

lokal, nasional dan internasional.

4. Memiliki ketrampilan advokasi hukum dan kepemimpinan agama bagi masyarakat melalui

lembaga formal dan non formal dan mengembangkannya dengan pendekatan ilmu

kesyariahan untuk reformasi di bidang hukum.