Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - S1

Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) S1 - Universitas Muhammadiyah Buton

Program Studi Ahwal Al Syakshiyah (Hukum Keluarga) merupakan salah satu jurusan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiayah Buton dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dan pada tanggal 10 Januari 2017 Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah telah Terakreditasi B (Baik) berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0241/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Visi Program Studi

Mewujudkan Sarjana Hukum Islam Yang Profesional, Kompeten, Unggul dalam Intelektual dan Moral serta Responsif terhadap Dinamika Masyarakat yang berjiwa entrepreneurship dan berwawasan kemaritiman di Indonesia Timur Tahun 2025.

Misi Program Studi

1. Membentuk tenaga yang kompeten dalam bidang Ahwal Al Syakhsiyah (hukum keluarga), berakhlak dan profesional, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam
2. Menumbuhkan sikap proaktif melakukan penelitian dan pengkajian keilmuan hukum keluarga Islam yang tengah di masyarakat
3. Membentuk tenaga yang kompeten dan profesional yang siap melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum keluarga Islam
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat yang berjiwa entrepreneurship dan berwawasan kemaritiman bersinergi pada nilai-nilai agama Islam

Kompetensi Dasar Program Studi

1. Memiliki kemampuan penguasaan hukum keluarga Islam secara komprehensif.
2. Memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengaplikasikan bidang keahlian ilmu hukum keluarga/keperdataan islam (ahwal al syakshiyyah) yang meliputi hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
3. Memahami dan menguasai ilmu-ilmu hukum Islam dan umum baik formil maupun materiil serta memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa hukum baik litigasi maupun non litigasi terutama dalam masalah hukum perdata Islam.
4. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum keluarga/keperdataan islam
5. Mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai pengguna jasa hukum keluarga/keperdataan islam
6. Mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains dalam bidang hukum keluarga/keperdataan islam
7. Dapat mengembangkan ilmu kesyariahan dan hukum Nasional dengan pendekatan interdisipliner untuk reformasi di bidang hukum.

.