Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) - S1

Tentang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1 - Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah salah satu Program Studi di bawah lingkungan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang membidangi kajian tentang Hukum Ekonomi Syariah secara khusus dan hukum positif secara umum.

Profil utama lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah ) adalah sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penghulu dan peneliti hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum ekonomi syariah sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dan kompetitif dalam pengkajian dan pengembangan di bidang hukum bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah berbasis kearifan lokal pada Tahun 2030

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum ekonomi syariah secara profesional, akuntabel, dan berdaya saing untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, beretika dan berwawasan global, dan kurikulumnya mendukung kompetensi utama di bidang hukum bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah.
2. Mengembangkan penelitian/riset/ijtihad di bidang hukum bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah yang multi disiplin, kompetitif, inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat berbasis riset di bidang hukum ekonomi syariah terutama di bidang bantuan hukum bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri dan lembaga terkait untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi terutama dalam bidang Hukum Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah

Kompetensi Dasar Program Studi

Profil Lulusan Program Studi

Profil utama lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) adalah sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penghulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum ekonomi syariah sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Praktisi Hukum Islam

Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum ekonomi syariah (muamalah) sesuai dengan etika

keislaman, keilmuan dan keahlian.

Penghulu

Sarjana hukum Islam yang berkpribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan

keahlian.

Asisten Peneliti

Sarjana hukum Islam yang yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang hukum ekonomi syariah (mualamah) dan hukum Islam pada umumnya berlandaskan ajaran

dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.