Program Studi Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) - S1

Tentang Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) S1 - STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) lahir pada tanggal 17 April 2003 bertepatan dengan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Teungku Dirundeng Meulaboh menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Teungku Dirundeng Meulaboh, yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor Dj.II.54.03 Tanggal 17 April 2003. Pada awal didirikan, prodi ini bernama Mu'amalah, namun kemudian nomenklatur nama berubah menjadi prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Visi Program Studi

Menjadi Pusat Pengkajian dan pengembangan hukum ekonomi syariah berbasis turats dan fiqh kontemporer serta melahirkan sumber daya professional dalam mengintegrasikan ilmu ekonomi syariah dalam kehidupan multi cultural dalam menghadapi era disrupsi

Misi Program Studi

1. Mendidik SDM yang handal dalam hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan ekonomi kekinian;
2. Mengembangkan keilmuan hukum ekonomi syariah melalui penelitian yang berlandaskan al quran, asunnah dan ijtihad demi kepentingan akademik dan masyarakat;
3. Meningkatkan peran dalam masyarakat melalui hukum ekonomi syariah serta kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait;

Kompetensi Dasar Program Studi

Profil utama lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai praktisi hukum Islam atau Calon Hakim Agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam atau Calon Hakim Agama dan tugas khusus sebagai praktisi hukum bisnis syariah sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian. Lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terutama dipersiapkan untuk menjadi:

1. Tenaga ahli pada dewan syariah dan dewan pengawas syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah seperti Takaful (Asuransi Syariah), pasar modal syariah, pegadaian syariah, badal amil zakat dan lembaga amil zakat dll;
2. Hakim di Pengadilan Agamat;
3. Panitera di Pengadilan Agama;
4. Advokat atau Pengacara Syariah;
5. Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
6. Tenaga Ahli penyuluh masyarakat di bidang penerapan syariah di departemen agama;
7. Enterpreneur syariah;